Kurangnya Perhatian Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Operator Sekolah
LAPORAN:
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Program DAPODIK era baru dari sudut pandang anggota komunitas Operator Sekolah (OPS)
Sumber: http://networkedblogs.com/VkFz6
Salam SATU NUSA, SATU BANGSA, SATU BAHASA, SATU DATA. Ini merupakan kalimat yang digunakan oleh seluruh operator sekolah di Indonesia sebagai selogan operator sekolah. Ini menunjukkan suatu ikatan yang kuat antara seluruh operator di seluruh wilayah indonesia dan merupakan suatu ciri dari bangsa kita, Bangsa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya mengutip sebuah surat yang ditulis oleh salah satu group operator Dapodikdas yang ditujukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ini merupakan salah satu bentuk keluhan yang dirasakan oleh Operator seluruh Indonesia, berikut ini kutipannya :
Kepada Yth :
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Bismillahirohmanirrohim
Perjalanan DAPODIK selama 2 tahun ini begitu banyak perkembangan dari kualitas data sampai dengan kualitas pengiriman sampai dengan 96% Progres Nasional. Siapa yang berjasa??
Pihak P2TK pun mengakui bahwa pemerintah saat ini tergantung kepada operator sekolah dalam hal meminta data dari sekolah.
Untuk apa?? Mulai dari sekolah, pemerintah mengetahui dengan pasti berapa jumlah sekolah di negeri ini, berapa yang rusak ringan, berapa yang rusak berat, berapa yang kekurangan ruangan kelas. Tidak seperti sebelum dapodik yang dikirim secara manual, banyak yang fiktif sehingga pemerintah merasa di rugikan milyaran bahkan trilyunan rupiah karena bantuan masuk kepada yang tidak berhak.
Sekolah mana saja yang berhak mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK), mana saja yang berhak mendapatkan ruang Kelas Baru (RKB) dengan rasio jumlah siswa yang akurat, tepat dan akuntabel, mana saja yang berhak mendapatkan bantuan bangunan Perpustakaan, dll.
Sekarang?? Berapa milyar dan bahkan trilyunan rupiah bisa diselamatkan. Siapa yang berjasa??
Dari data Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebelum dapodik pemerintah tidak yakin akan jumlah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang ada di negeri ini, bagaimana penyebarannya, berapa jumlah Pegawai Negri Sipil (PNS), berapa Jumlah Non-PNS, apakah sekolah kekurangan guru atau malah kelebihan karena yang pemerintah pusat terima adalah laporan secara manual dari dinas provinsi, dinas kabupaten yang isinya tidak akurat setelah langsung di validasi kelapangan. Pemerintah merasa kecolongan dan dibohongi.
Sekarang?? Dengan Dapodik melalui Operator Sekolah Pemerintah dengan pasti mengetahui bagaimana pemetaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di sekolah-sekolah, mana saja sekolah yang kekurangan guru, mana saja sekolah yang kelebihan guru, berapa jumlah PNS, berapa Jumlah Non PNS, berapa jumlah yang berhak menerima Tunjangan Profesi sesuai dengan 24 jam mengajarnya, berapa jumlah yang berhak menerima Aneka Tunjangan untuk Non PNS yang sebelum dapodik hanya usulan manual dan ternyata sampai kepada yang tidak berhak.
Sekarang?? Berapa milyar bahkan trilyunan rupiah bisa diselamatkan. Siapa yang berjasa??
Dari sisi peserta didik, sekarang dengan pasti pemerintah bisa mengetahui berapa Dana (Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus dikucurkan ke sekolah-sekolah, berapa dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) harus dikeluarkan. Tidak seperti sebelum dapodik yang pengajuannya dilakukan secara manual karena banyaknya sekolah-sekolah yang membengkakkan datanya (data tidak valid).
Sekarang?? Berapa milyar bahkan trilyunan rupiah bisa diselamatkan. Siapa yang berjasa??
Operator Sekolah ibarat Pejuang Kemerdekaan RI, yang berjuang jiwa dan raga dengan hati ikhlas dan profesional, mengorbankan materi, meninggalkan keluarga tanpa melihat resiko dan jasa apa yang akan mereka dapat tetapi tujuan mereka adalah berjuang untuk kemerdekaan Republik Tercinta ini, untuk seluruh Rakyat RI. Mereka adalah cikal bakal kemerdekaan tanpa kenal lelah siang dan malam memperjuangkan Kebebasan dari penjajah. Walaupun nantinya hanya ucapan terimakasih yang didapat, hanya sebuah nama yang di kenang dalam buku sejarah dan batu nisan bahkan tanpa di kenal sama sekali dan dianggap tidak ada.
Apa yang membuat semangat Operator Sekolah ? Sebuah sistem dari pemerintah melalui aplikasi-aplikasi terutama Dapodik memotong jalur birokrasi administrasi dari sekolah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) kecamatan, dinas kabupaten, dinas provinsi dan pusat. Kecurangan-kecurangan yang terjadi, manupulasi data, pembengkakan jumlah Peserta Didik, pelaporan Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang fiktif, laporan palsu dari penerima sertifikasi dan lain sebagainya dikikis oleh aplikasi yang namanya dapodik. Pelaporan dari sekolah langsung ke Dirjen Kemdikbud membuat gerah para pejabat yang nakal, yang memanfaatkan pelaporan secara manual, tidak bisa lagi menahan ataupun memotong tunjangan-tunjangan yang langsung masuk ke rekening penerima, dan mungkin yang terjadi sekarang hanya membuat “pengkondisian” dan juga “belas kasihan” dari sang penerima tunjangan.
Disinilah peran seorang operator sekolah sangat penting dalam menginput data dengan benar dan sesuai realita dengan tidak keluar dari aturan-aturan pemerintah sesuai tuntutan aplikasi dan dibayangi dengan UU ITE. Seorang operator sekolah harus menguasai alur dan strukture pemograman, aturan pembagian jam Pembelajaran sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ataupun KUR 2013, penguasaan mereka lebih hebat dari wakil kepala sekolah bagian program kurikulum, mendata seluruh peserta didik dan PTK, lebih hebat dan rinci dari bagian sensus kependudukan dan kepegawaian daerah, bertanggung jawab mengenai pencairan dana BOS, tunjangan sertifikasi PTK, bantuan RKB, DAK, dan yang berkaitan dengan sekolah. Lebih hebat dari pejabat-pejabat pembuat kebijakan, dan para dewan yang terhormat yang membuat persetujuan. Aplikasi yang luar biasa hebat dan operator yang luar biasa dan handal.
Untuk siapa sebenarnya Operator Sekolah (OPS) berjuang ? Untuk sekolah, untuk siswa, untuk PTK. Lalu, apa yang Operator Sekolah terima ? Tekanan dari sekolah, dari PTK yang bersertifikasi, dari PTK Non PNS yang merasa berhak menerima Aneka Tunjangan.
Sementara Operator Sekolahnya pun tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah, hanya melempar ke sekolah dengan sedikit mencatumkan di Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Juknis BOS) 2014, itu juga kalau dijalankan oleh sekolah. Buktinya banyak keluhan dari operator sekolah yang memakai laptop sendiri, modem dan pulsa sendiri dengan honor sekolah yang disamakan dengan honor penjaga sekolah bahkan mungkin di bawahnya dan pantas saja dari sekolah dan PTKnya tidak menghargai pekerjaan operator sekolah karena Pemerintahpun tidak menghargai kerja kerasnya operator.
Ada yang bilang “kalau tidak sanggup jangan jadi operator sekolah”, Bukan mengenai mau atau tidaknya menjadi operator sekolah bukan mengenai sanggup tidaknya menjadi operator sekolah karena itu berkaitan dengan individu masing-masing, tetapi esensi dari tugas operator sekolah sendiri, penghargaan untuk Operator Sekolah itu sendiri.
Melalui aneka tunjangan yang tadinya diharapkan para operator sekolah sekarang sudah tinggal cerita, ini bukti operator sekolah diabaikan oleh pemerintah, belum lagi kriteria penerima tunjangan yang sudah di tetapkan melenceng jauh dan tergantung dari Operator Aneka SIMTUN Kabupaten.
ini kutipan komentar petinggi P2TK pada satu status,
"Tagor Alamsyah Harahap Ukurannya bukan paling duluan atau belakangan, yg jadi ukuran adalah kebenaran data, jika kirim dgn sync tetap kami gunakan dan kami umumkan dgn info PTK, jika ada kesalahan bisa dikoreksi kirim ulang dgn bsd, jadi mau belakangan atau mau paling duluan tetap yg jadi patokan kebenaran data. Jika dilihat di info PTK ada dalam kurung sync atau BSD jadi dua2nya diakomodir.
Petikan dari http://dikdas.kemdikbud.go.id/index.php/dinas-pendidikan-kabupatenkota-tentukan-calon-penerima-tunjangan-guru/
“Nominasi yang muncul dari layar mereka online. Kabupaten/kota membuka aplikasi, muncul nama-nama guru yang memenuhi syarat (nominasi) yang diambil dari Dapodik beserta jumlah kuotanya, tinggal operator Kabupaten/Kota check list siapa orangnya sejumlah kuota. Dia simpan, saat itu juga langsung terbaca di Jakarta,” urainya.
Lebih lanjut Tagor menjelaskan, penentuan nama guru penerima tunjangan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota lantaran merekalah yang tahu kondisi guru di lapangan. Jika tahun lalu seorang guru mendapat tunjangan, maka tahun ini ia bisa tidak dapat tunjangan lagi. Hal ini tergantung kebenaran data yang dikirim karena bisa saja guru tersebut sudah tidak memenuhi syarat.
Bagaimana Pak Tagor menjelaskan gambar yang saya lampirkan.
Sudah di abaikan kini operator sekolah merasa dipojokkan karena data yang sudah benar tidak mendapatkan tunjangan sementara data yang belum benar mendapatkannya.
Kami hanya minta operator sekolah diperhatikan oleh pemerintah tidak lebih.
Kami hanya minta operator sekolah dihargai oleh pemerintah, tidak lebih.
Salahkah operator sekolah minta untuk diprioritaskan mendapatkan tunjangan tersebut ? Karena operator sekolah sudah menyelamatkan uang negara milyaran bahkan trilyunan rupiah.
Karena operator Sekolah sudah dibodohi oleh operator kabupaten dan juga operator sekolah tidak dianggap ada oleh pemerintah pusat, maka saya putuskan untuk menghentikan pengiriman data sampai ada kejelasan dan bukti bahwa pemerintah memperhatikan operator sekolah.
Bila saya mati besok, setidaknya saya sudah tenang karena perjuangan saya, walaupun lewat tulisan dan jejaring sosial, mudah-mudahan berbuah hasil agar Operator Sekolah Indonesia kedepan bisa mendapatkan Surat Keputusan (SK) paling tidak mendapat Tunjangan Operator Sekolah.
Tetap dalam semangat SATU NUSA, SATU BANGSA, SATU BAHASA, SATU DATA !!
demikian kutipan surat untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, semoga dengan postingan saya ini mereka yang duduk di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dapat membaca, dan sspirasi ini dapat ditindak lanjuti
Program DAPODIK era baru dari sudut pandang anggota komunitas Operator Sekolah (OPS)
Sumber: http://networkedblogs.com/VkFz6
Salam SATU NUSA, SATU BANGSA, SATU BAHASA, SATU DATA. Ini merupakan kalimat yang digunakan oleh seluruh operator sekolah di Indonesia sebagai selogan operator sekolah. Ini menunjukkan suatu ikatan yang kuat antara seluruh operator di seluruh wilayah indonesia dan merupakan suatu ciri dari bangsa kita, Bangsa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya mengutip sebuah surat yang ditulis oleh salah satu group operator Dapodikdas yang ditujukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ini merupakan salah satu bentuk keluhan yang dirasakan oleh Operator seluruh Indonesia, berikut ini kutipannya :
Kepada Yth :
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Bismillahirohmanirrohim
Perjalanan DAPODIK selama 2 tahun ini begitu banyak perkembangan dari kualitas data sampai dengan kualitas pengiriman sampai dengan 96% Progres Nasional. Siapa yang berjasa??
Pihak P2TK pun mengakui bahwa pemerintah saat ini tergantung kepada operator sekolah dalam hal meminta data dari sekolah.
Untuk apa?? Mulai dari sekolah, pemerintah mengetahui dengan pasti berapa jumlah sekolah di negeri ini, berapa yang rusak ringan, berapa yang rusak berat, berapa yang kekurangan ruangan kelas. Tidak seperti sebelum dapodik yang dikirim secara manual, banyak yang fiktif sehingga pemerintah merasa di rugikan milyaran bahkan trilyunan rupiah karena bantuan masuk kepada yang tidak berhak.
Sekolah mana saja yang berhak mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK), mana saja yang berhak mendapatkan ruang Kelas Baru (RKB) dengan rasio jumlah siswa yang akurat, tepat dan akuntabel, mana saja yang berhak mendapatkan bantuan bangunan Perpustakaan, dll.
Sekarang?? Berapa milyar dan bahkan trilyunan rupiah bisa diselamatkan. Siapa yang berjasa??
Dari data Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebelum dapodik pemerintah tidak yakin akan jumlah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang ada di negeri ini, bagaimana penyebarannya, berapa jumlah Pegawai Negri Sipil (PNS), berapa Jumlah Non-PNS, apakah sekolah kekurangan guru atau malah kelebihan karena yang pemerintah pusat terima adalah laporan secara manual dari dinas provinsi, dinas kabupaten yang isinya tidak akurat setelah langsung di validasi kelapangan. Pemerintah merasa kecolongan dan dibohongi.
Sekarang?? Dengan Dapodik melalui Operator Sekolah Pemerintah dengan pasti mengetahui bagaimana pemetaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di sekolah-sekolah, mana saja sekolah yang kekurangan guru, mana saja sekolah yang kelebihan guru, berapa jumlah PNS, berapa Jumlah Non PNS, berapa jumlah yang berhak menerima Tunjangan Profesi sesuai dengan 24 jam mengajarnya, berapa jumlah yang berhak menerima Aneka Tunjangan untuk Non PNS yang sebelum dapodik hanya usulan manual dan ternyata sampai kepada yang tidak berhak.
Sekarang?? Berapa milyar bahkan trilyunan rupiah bisa diselamatkan. Siapa yang berjasa??
Dari sisi peserta didik, sekarang dengan pasti pemerintah bisa mengetahui berapa Dana (Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus dikucurkan ke sekolah-sekolah, berapa dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) harus dikeluarkan. Tidak seperti sebelum dapodik yang pengajuannya dilakukan secara manual karena banyaknya sekolah-sekolah yang membengkakkan datanya (data tidak valid).
Sekarang?? Berapa milyar bahkan trilyunan rupiah bisa diselamatkan. Siapa yang berjasa??
Operator Sekolah ibarat Pejuang Kemerdekaan RI, yang berjuang jiwa dan raga dengan hati ikhlas dan profesional, mengorbankan materi, meninggalkan keluarga tanpa melihat resiko dan jasa apa yang akan mereka dapat tetapi tujuan mereka adalah berjuang untuk kemerdekaan Republik Tercinta ini, untuk seluruh Rakyat RI. Mereka adalah cikal bakal kemerdekaan tanpa kenal lelah siang dan malam memperjuangkan Kebebasan dari penjajah. Walaupun nantinya hanya ucapan terimakasih yang didapat, hanya sebuah nama yang di kenang dalam buku sejarah dan batu nisan bahkan tanpa di kenal sama sekali dan dianggap tidak ada.
Apa yang membuat semangat Operator Sekolah ? Sebuah sistem dari pemerintah melalui aplikasi-aplikasi terutama Dapodik memotong jalur birokrasi administrasi dari sekolah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) kecamatan, dinas kabupaten, dinas provinsi dan pusat. Kecurangan-kecurangan yang terjadi, manupulasi data, pembengkakan jumlah Peserta Didik, pelaporan Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang fiktif, laporan palsu dari penerima sertifikasi dan lain sebagainya dikikis oleh aplikasi yang namanya dapodik. Pelaporan dari sekolah langsung ke Dirjen Kemdikbud membuat gerah para pejabat yang nakal, yang memanfaatkan pelaporan secara manual, tidak bisa lagi menahan ataupun memotong tunjangan-tunjangan yang langsung masuk ke rekening penerima, dan mungkin yang terjadi sekarang hanya membuat “pengkondisian” dan juga “belas kasihan” dari sang penerima tunjangan.
Disinilah peran seorang operator sekolah sangat penting dalam menginput data dengan benar dan sesuai realita dengan tidak keluar dari aturan-aturan pemerintah sesuai tuntutan aplikasi dan dibayangi dengan UU ITE. Seorang operator sekolah harus menguasai alur dan strukture pemograman, aturan pembagian jam Pembelajaran sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ataupun KUR 2013, penguasaan mereka lebih hebat dari wakil kepala sekolah bagian program kurikulum, mendata seluruh peserta didik dan PTK, lebih hebat dan rinci dari bagian sensus kependudukan dan kepegawaian daerah, bertanggung jawab mengenai pencairan dana BOS, tunjangan sertifikasi PTK, bantuan RKB, DAK, dan yang berkaitan dengan sekolah. Lebih hebat dari pejabat-pejabat pembuat kebijakan, dan para dewan yang terhormat yang membuat persetujuan. Aplikasi yang luar biasa hebat dan operator yang luar biasa dan handal.
Untuk siapa sebenarnya Operator Sekolah (OPS) berjuang ? Untuk sekolah, untuk siswa, untuk PTK. Lalu, apa yang Operator Sekolah terima ? Tekanan dari sekolah, dari PTK yang bersertifikasi, dari PTK Non PNS yang merasa berhak menerima Aneka Tunjangan.
Sementara Operator Sekolahnya pun tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah, hanya melempar ke sekolah dengan sedikit mencatumkan di Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Juknis BOS) 2014, itu juga kalau dijalankan oleh sekolah. Buktinya banyak keluhan dari operator sekolah yang memakai laptop sendiri, modem dan pulsa sendiri dengan honor sekolah yang disamakan dengan honor penjaga sekolah bahkan mungkin di bawahnya dan pantas saja dari sekolah dan PTKnya tidak menghargai pekerjaan operator sekolah karena Pemerintahpun tidak menghargai kerja kerasnya operator.
Ada yang bilang “kalau tidak sanggup jangan jadi operator sekolah”, Bukan mengenai mau atau tidaknya menjadi operator sekolah bukan mengenai sanggup tidaknya menjadi operator sekolah karena itu berkaitan dengan individu masing-masing, tetapi esensi dari tugas operator sekolah sendiri, penghargaan untuk Operator Sekolah itu sendiri.
Melalui aneka tunjangan yang tadinya diharapkan para operator sekolah sekarang sudah tinggal cerita, ini bukti operator sekolah diabaikan oleh pemerintah, belum lagi kriteria penerima tunjangan yang sudah di tetapkan melenceng jauh dan tergantung dari Operator Aneka SIMTUN Kabupaten.
ini kutipan komentar petinggi P2TK pada satu status,
"Tagor Alamsyah Harahap Ukurannya bukan paling duluan atau belakangan, yg jadi ukuran adalah kebenaran data, jika kirim dgn sync tetap kami gunakan dan kami umumkan dgn info PTK, jika ada kesalahan bisa dikoreksi kirim ulang dgn bsd, jadi mau belakangan atau mau paling duluan tetap yg jadi patokan kebenaran data. Jika dilihat di info PTK ada dalam kurung sync atau BSD jadi dua2nya diakomodir.
Petikan dari http://dikdas.kemdikbud.go.id/index.php/dinas-pendidikan-kabupatenkota-tentukan-calon-penerima-tunjangan-guru/
“Nominasi yang muncul dari layar mereka online. Kabupaten/kota membuka aplikasi, muncul nama-nama guru yang memenuhi syarat (nominasi) yang diambil dari Dapodik beserta jumlah kuotanya, tinggal operator Kabupaten/Kota check list siapa orangnya sejumlah kuota. Dia simpan, saat itu juga langsung terbaca di Jakarta,” urainya.
Lebih lanjut Tagor menjelaskan, penentuan nama guru penerima tunjangan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota lantaran merekalah yang tahu kondisi guru di lapangan. Jika tahun lalu seorang guru mendapat tunjangan, maka tahun ini ia bisa tidak dapat tunjangan lagi. Hal ini tergantung kebenaran data yang dikirim karena bisa saja guru tersebut sudah tidak memenuhi syarat.
Bagaimana Pak Tagor menjelaskan gambar yang saya lampirkan.
Sudah di abaikan kini operator sekolah merasa dipojokkan karena data yang sudah benar tidak mendapatkan tunjangan sementara data yang belum benar mendapatkannya.
Kami hanya minta operator sekolah diperhatikan oleh pemerintah tidak lebih.
Kami hanya minta operator sekolah dihargai oleh pemerintah, tidak lebih.
Salahkah operator sekolah minta untuk diprioritaskan mendapatkan tunjangan tersebut ? Karena operator sekolah sudah menyelamatkan uang negara milyaran bahkan trilyunan rupiah.
Karena operator Sekolah sudah dibodohi oleh operator kabupaten dan juga operator sekolah tidak dianggap ada oleh pemerintah pusat, maka saya putuskan untuk menghentikan pengiriman data sampai ada kejelasan dan bukti bahwa pemerintah memperhatikan operator sekolah.
Bila saya mati besok, setidaknya saya sudah tenang karena perjuangan saya, walaupun lewat tulisan dan jejaring sosial, mudah-mudahan berbuah hasil agar Operator Sekolah Indonesia kedepan bisa mendapatkan Surat Keputusan (SK) paling tidak mendapat Tunjangan Operator Sekolah.
Tetap dalam semangat SATU NUSA, SATU BANGSA, SATU BAHASA, SATU DATA !!
demikian kutipan surat untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, semoga dengan postingan saya ini mereka yang duduk di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dapat membaca, dan sspirasi ini dapat ditindak lanjuti
Tidak ada komentar:
Posting Komentar